Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) ikut mengulik akan swasembada pangan dengan mengadakan acara seminar ketahanan pangan dan kesejahteraan petani yang diadakan di gedung Kwik Kian Gie School Of Business, Jakarta, Rabu (13/2).
Anthony Budiawan – Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS) mengatakan, pendapatan riil petani menurun sejak 2004 hingga 2018. “Permasalahanya ada dalam pengaturan manajemen suplai dan dampak Harga Pembelian Pemerintah (HPP), jika harga stabil, maka akan terserap, sebaliknya jika HPP tinggi maka panen melimpah tak terserap, dan ini akan berakibat terjadi over suplai dan hal ini yang terjadi saat ini,” ucapnya.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintah melalui Perum Bulog dibutuhkan untuk penyerapan hasil pertanian yang melimpah, agar tak masuk ke pasar yang memiliki persediaan melimpah. Menurutnya, selama ini, food shortage diatasi dnegan impor oleh pemerintah.
“Dengan impor maka HPP terpenuhi tetapi petani dirugikan meskipun konsumen diuntungkan. Maka produksi akan anjlok karena petani akan memilih profesi lain yang lebih menguntungkan. Dengan hal ini swasembada hanyalah mimpi semata, karena kesejahteraan petani tak terpenuhi,” ungkap Anthony.
Ia pun kembali mengatakan, tugas pemerintah yaitu mendorong badan logistik untuk penyerapan over suplai guna kesejahteraan petani dan perbaikan manajemen harga. “Pemerintah harus memiliki solusi ketika produk kita kalah saing dengan impor dan segera memperbaiki,” terangnya.SapiBagus/nova