Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Peternakan Indonesia
Selama ini kebutuhan daging sapi dan susu sapi masih cukup besar ketergantungan pada impor, sementara peternak sapi potong dan sapi perah masih berjuang menuju swasembada. Bulan desember 2015 sudah mulai memasuki era baru Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dimana merupakan sebuah ujian apakah diusia kemerdekaan 70 tahun ini Indonesia sudah siap atau belum menyambut MEA.
Demikian disampaikan Andi Wijanarko selaku ketua panitia seminar nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI). Seminar yang bertemakan meningkatkan kemandirian dan daya saing peternakan Indonesia untuk mencerdaskan anak bangsa ini di selenggarkan di Jakarta (18/11/15) diikuti dari kalangan praktisi industri obat hewan, perunggasan, dan sapi.
Seminar yang dibuka oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Prof. Muladno, mengundang pembicara dari Manulife Indonesia, Legowo Kusumonegoro membahas tinjauan dan prospek ekonomi 2016. Dr. Rochadi Tawaf dari Perhimpunan Peternakan Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) membahas potret bisnis sapi potong dan sapi perah.
Krissantono dari Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia (GPPU) membahas Bisnis pembibitan unggas dan Prospeknya. Eddy Wahyudi dari PINSAR Indonesia membahas bisnis perunggasan nasional di tengah kelesuan ekonomi global. Drh. Irawati Fari dari ASOHI membahas Animal health market review dan outlook. Dr. Sauland Sinaga dari Asosiasi Monogastrik Indonesia (AMI) membahas Potret bisnis ternak babi dan prospek 2016.
Dalam pembukaan Dirjen PKH menyampaikan bahwa perlunya merevisi undang-undang peternakan sehingga meminta masukan dari ASOHI sebagai pelaku di lapangan. Selama ini banyak perusahaan farmasi yang mengalami kesulitan untuk mengekspor obat-obatan lantaran kendala birokrasi, sehingga perlu pembenahan dalam peraturan salah satunya adalah merevisi undang undang.
Demikian juga untuk bisa mengikuti perkembangan masyarakat yang begitu cepat, maka perlu membentuk dan memisahkan Dirjen Peternakan dan Dirjen Kesehatan Hewan.
Muladno menambahkan, untuk pengembangan populasi sapi Dirjen PKH membuat program Setral Peternakan Rakyat (SPR) di daerah-daerah penghasil sapi. Selama ini program bagi-bagi sapi akan dihentikan karena kurang mencapai sasaran, program ini banyak dinikmati oleh peternak proposal.
Ke depan pengadaan sapi harus dalam bentuk indukan dan penyalurannya lewat SPR, Pemerintah tidak ikut campur tangan, jadi manejeman pengelolaan sepenuhnya diserahkan ke SPR. Inti dari program ini adalah bagaimana merubah pola pikir peternak, demikian sambutan dalam pembukaan seminar.
Sementara tinjauan ekonomi makro oleh Legowo Kusumonegoro melihat bahwa kwarta ke 4 tahun ini terlihat secercah harapan sehingga untuk prospek ekonomi 2016 bisa lebih baik dari pada 2015.
Enam Paket Kebijaksanaan Pemerintah yang sudah diterbitkan, ternyata cukup positif direspon oleh pasar, ini terlihat mulai stabilnya nilai rupiah di pasar uang dan mulai menggeliatnya pasar modal. Paket kebijaksanaan ekonomi Pemerintah akan berlanjut dan harapannya akan menstimulus ekonomi, demikian ungkapnya.