Meminta komitmen Pemerintah dan para wakil rakyat untuk menempatkan secara lebih proporsional eksistensi peternakan rakyat dalam pembangunan perekonimian. Menunjukkan kepada bangsa Indonesia akan eksistensi peternakan rakyat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aspek kehidupan bangsa. Sebagai media dalam merumuskan aspirasi dan inspirasi para peternak rakyat untuk menjadi agenda Pemerintah terkait dengan masa depan dan keberlanjutan usaha peternakan rakyat. Demikian tujuan dari kongres peternakan rakyar yang disampaikan oleh Teguh Boediyana selaku ketua panitia kongres saat bertemu dengan Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah di gedung DPR Jakarta (01/11/16). Pada kesempatan tersebut Fachri Hamzah mengapresiasi dan mendukung rencana pelaksanaan kongres peternakan rakyat yang pertama kali dalam sejarah Indoneisia ini.
Bentuk dukungan yang diberikan oleh Wakil Ketua DPR adalah dengan memberikan fasilitas gedung DPR dijadikan tempat pelaksana kongres pada tanggal 28 Nopember 2016, juga kesedian Ketua DPR Dr. Ade Komarudin siap akan menjadi keynote speech dalam pembukan kongres nanti. Beliau berpesan supaya tujuan kongres bisa tercapai perlunya komunikasi dengan Pemerintah yaitu dengan pihak Menteri Pertanian. Sebab Menteri Pertanianlah yang merupakan kepanjangan Pemerintah dalam mengatur bidang peternakan. Pemerintah harus hadir dalam melindungi masyarakat dalam bentuk regulasi dan penegakan aturan, pemerintah harus memberikan permainan yang adil pada masyarakat peternakan. Juga perlunya indentifikasi permasalahan yang jelas, aspirasi dan tuntutan apa yang diharapkan oleh kongres, sehingga setelah selesai kongres langsung segera ditindak lanjuti, demikian ujarnya.
Dalam Pertemuan tersebut, Teguh Boediyana menyampaikan bahwa, selama ini peternakan rakyat termarjinalisasikan oleh kebijaksanaan Pemerintah yang banyak berpihak kepada perusahaan besar dan asing, terutama setelah penanda tanganan Letter of Intent antara Pemerintah dan IMF pada tahun 1998. Jadi Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang banyak melindungi peternakan rakyat dan menghambat investor asing dan perusahaan besar atas permintaan IMF dan Bank Dunia harus dihapus. Padahal sampai sekarangpun dinegara maju, pemerintahannya masih memproteksi sektor pertaniannya dan kenyataannya WTO badan perdagangan dunia tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, demikian tambahnnya.
Dalam pertemuan di ruang kerja Wakil DPR dihadiri oleh Yeka Hendra Fatika selaku ketua organizing commite dan beberapa ketua asosiasi peternakan rakyat yang nantinya akan berperan dalam pelaksanaan kongres, yaitu ternak sapi kerbau, kambing domba, unggas, kelinci dan babi.