Kementan Kerjasama Dengan Pemda Jabar Terkait Upsus Siwab

Kementan Kerjasama Dengan Pemda Jabar Terkait Upsus SiwabDirektur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan RI, Drh. I Ketut Diarmita, MP bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan di Gedung Pakuan Bandung Provisi Jawa Barat, Selasa (17 Januari), membahas sosialisasi Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) yang berorientasi pada pencapaian swasembada protein hewani.

Dirjen peternakan dan Keswan I Ketut Diarmita
dirjen peternakan dan keswan i ketut diarmita

Rapat Koordinasi (Rakor) Upsus Siwab se-Jawa Barat ini dimaksudkan untuk membahas beberapa materi di antaranya: 1). Progres dan Rencana Pelaksanaan Upsus Siwab di Jawa Barat yang akan dipaparkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat; 2). Rencana Kerja Operasional Upsus Siwab di Jawa Barat yang dipaparkan oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak; 3). Gerakan Saber Pungli oleh Tim Saber Pungli Jawa Barat; 4). Perkembangan Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) di Jawa Barat dan Pelaporan Melalui Isiknas oleh IKINDO Jawa Barat. Selanjutnya akan dilaksanakan Forum Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh masing-masing Tim Supervisi dan Kabupaten terkait.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan menyatakan apresiasinya, serta mendukung rencana kegiatan dimaksud dan berharap acara Rakor berjalan dengan lancar. “Jawa Barat pada prinsipnya siap untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Upsus Siwab,” kata Aher.

Selain hal tersebut Gubernur Jawa Barat menyampaikan juga potensi Sumber Daya Genetik yang unggul yang dimiliki Propinsi Jawa Barat, seperti Ayam Pelung, Ayam Sentul, Domba Garut, Itik Rambon, dan Sapi Pasundan. Dari aspek pakan, Jawa Barat juga memiliki sumber pakan yang memiliki protein tinggi dan sudah dikembangkan, yaitu tanaman legume Indigofera. Untuk pengembangan potensi rumpun ternak tersebut, Gubernur meminta agar Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat mendukungnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dody Firman Nugraha menyampaikan,  populasi ternak sapi potong di Jawa Barat tahun 2015 adalah 425.826 ekor, sedangkan jumlah akseptor adalah 53.146 ekor dan jumlah produksi sapi potong adalah 159.051 ekor.

SAPI BUNTING BRAHMAN CROSS DARI AUSTRALIA
SAPI BUNTING BX

Kebutuhan/konsumsi daging di Jawa Barat adalah 1,8 kg/kap/th, sehingga dibutuhkan daging sekitar 83.863.500 kg/th atau setara dengan 441.387 ekor/th. Hal ini tentunya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut. Oleh karena itu, perlu diupayakan alternatif lainnya yaitu dengan cara memaksimalkan potensi sapi induk di dalam negeri melalui peningkatan produktivitas ternak sapi yang ada di peternak untuk dapat menghasilkan pedet.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam pelaksanaan Upsus Siwab, Provinsi Jawa Barat memiliki target akseptor 166.094 ekor dengan target minimal untuk kebuntingan 136.197 ekor.

Ahmad Heriawan mengharapkan, para Kepala Dinas yang menangani fungsi peternakan kab/kota se-Jawa Barat untuk turut mendukung tercapainya swasembada daging sapi/kerbau ini, sehingga kesejahteraan peternak meningkat.

“Semoga dengan upaya-upaya yang akan kita tempuh melalui Upsus Siwab ini sebuah permasalahan utama yang dihadapi oleh subsektor peternakan di Jawa Barat, sehingga dapat berkontribusi terhadap proses upgrading ternak lokal yang ada, yang berarti bahwa kita dapat mengurangi ketergantungan dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal dengan membangun perbibitan peternakan yang tangguh,” ucapnya

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 8933/ Kpts/OT.050/F/12/2016 tentang Tim Supervisi Upsus Siwab, disebutkan Bahwa Tim Supervisi untuk wilayah Provinsi Jawa Barat penanggungjawabnya adalah Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.

Di tempat terpisah, anggota DPR RI Komisi IV Viva yoga saat melakukan pertemuan dengan Dirjen PKH juga menyampaikan harapannya agar Provinsi Jawa Barat dan Banten harus ada pembangunan sentra peternakan rakyat. Juga dibangun ranch yang melibatkan swasta agar diperoleh manfaat yang lebih banyak seperti pengurangan ongkos transportasi dan mendekatkan dengan konsumen.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Scroll to Top