Safari Rembug Nasional bidang Kedaulatan dan Ketahanan pangan dimulai dari, Sarasehan Nasional Petani di Sapta Tirta, Karang Anyar, Jawa Tengah (28/09/17), kemudian Rembug Daerah I Universitas Syah Kuala, Banda Aceh (16/10/17) dan Rembug Daerah II Institut Pertanian Bogor (20/10/17). Terahir Rembug Nasional, ditutup di Jakarta (23/10/17). Berikut enam poin hasil rekomendasi dari panitia Rembug Nasional Bidang Pangan 2017.
Pertama subsidi pupuk, benih dan bantuan alat-alat serta mesin pertanian yang lebih efektif. yaitu dengan pengubahan subsidi input yaitu subsidi pupuk, benih, dan bantuan alsintan menjadi after-sold cash transfer sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan petani
Kedua, manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan dalam program upaya khusus padi, jagung, kedelai dan Sapi indukan siap bunting harus lebih sesuai.
Ketiga, regulasi tata kelola pangan seperti HPP, HET, dan Satgas Pangan pelaksanaannya harus ditingkatkan. Selama ini kebijakan tata kelola pangan bersifat ad hoc, tidak terintegrasi atau bersifat sektoral dan terlalu banyaknya Kementerian Teknis yang terlibat dalam tata kelola kebijakan pangan yang menyebabkan rentang kendali pengawasan pangan terlalu lebar. Dalam rangka peningkatan efektifitas, sinergitas, dan integritas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata kelola pangan, maka harus segera direalisasikan pembentukan BADAN PANGAN NASIONAL yang independen dan bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden.
Keempat, program pemberdayaan dan penguatan sumber daya petani serta reformasi agraria perlu ditingkatkan. Di sisi lain program penyuluhan pertanian dan pengerahan Babinsa untuk penyuluhan pertanian harus lebih efektif. Perlu perbaikan pola bantuan dan program yang selama ini memangkas kreatifitas dan kemandirian petani serta akses petani terhadap produk inovasi dan teknologi yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu strategi baru dengan mengerahkan petani inovator dan petani berprestasi yang dibantu pengajar dari perguruan tinggi sebagai pendamping.
Pemerintah perlu menjalankan reformasi agraria secara konsekuen terutama redistribusi lahan untuk petani kecil dan mencegah alih fungsi tanah pertanian dan alih kepemilikan lahan pertanian dari petani ke pemodal.
Kelima, pengembangan peternakan desa. Kebijakan importasi daging kerbau tidak efektif dan perlu dihentikan. Importasi daging kerbau melanggar UU No 41/2014 yang telah diperkuat dalam keputusan MK.
Keenam, Perbaikan Data Produksi Pertanian. Akurasi data menjadi faktor sangat penting dalam kebijakan pertanian dan pangan. Data yang tidak akurat menyebabkan distorsi kebijakan yang akan merugikan baik petani, pelaku usaha maupun konsumen. BPS perlu lebih independen dan diperkuat peran dan kapasitasnya untuk mengumpulkan data primer dengan mengurangi secara bertahap proses pengumpulan data yang saat ini dilakukan oleh masing-masing sektor.
Dalam acara Penutupan Rembug Nasional yang di selenggarkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden di JEXPO Kemayoran dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, dan didampingi oleh beberapa menteri bidang Ekuin (23/10/17). Dalam Kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa, rekomendasi yang diberikan sudah selaras dengan visi kepresidenan yang dia usung dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK.