Telah berlangsung acara Rembuk Petani-Peternak yang diadakan di Gedung Pewayangan, TMII, Jakarta (21/03). Acara rutin tahunan ini kembali diselenggarakan guna mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi di dunia pertanian dan peternakan. Memasuki tahun pemilihan umum, tahun ini, acara rembuk petani-peternak diisukan telah dipolitisasi oleh salah satu calon.
LSM Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) sebagai salah satu penyelenggara acara Rembuk Petani-Peternakan Indonesia membantah acara tersebut dipolitisasi seperti ditudingkan oleh beberapa organisasi massa.
Yeka Hendra selaku Ketua LSM Pataka mengatakan, tidak ada bukti bahwa acara tersebut berpihak kepada salah satu calon presiden. “Kalau mereka anggap kegiatan ini dipolitisasi faktanya sampai akhir tidak ada petunjuk keberpihakkan acara ini pada pihak mana pun termasuk capres. Kami heterogen untuk tujuan kesejahteraan petani-peternak,” ucap Yeka usai acara di Gedung Perwayangan TMII.
Pada Selasa (19/3) sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Petani Antipolitisasi menyatakan penolakan terhadap acara tersebut. Sebagai bentuk penolakan mereka menggelar aksi di depan Mabes Polri dan mendatangi Kementan. Tidak hanya menolak acara, mereka juga menolak Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) lantaran dinilai melakukan politisasi petani.
Penolakan juga datang dari Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI) dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Dalam keterangan tertulisnya pada Senin (18/3), mereka menyayangkan organisasi yang mengatasnamakan petani dan mendiskreditkan kebijakan, program, dan capaian pemerintahan Jokowi dalam pertanian. “Baru pemberitaan saja di media. Ada judul berita yang minta polisi membubarkan acara hari ini dan mengusut Pataka,” ucap Yeka.
Terkait sejumlah penolakan itu, Yeka mengaku tidak tahu-menahu apa yang menggerakkan massa itu. Namun, ia mengatakan tidak keberatan dengan penolakan yang ada. Ia mengatakan bahwa ketidaksetujuan mereka merupakan hal yang wajar untuk diutarakan. Di satu sisi, menurutnya mereka juga bebas menyalurkan aspirasi mereka. “Terlepas siapa yang berada di gerakan itu saya apresiasi. Ini kan negara demokrasi jadi mereka nggak sepakat ya nggak masalah menyalurkan aspirasi mereka,” tandasnya.